ABSTRAK
Efektivitas Penerapan Remisi Bagi Warga Binaan Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan. Oleh Rapina Nur Suci Amanda, NIM.
20211410083, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kuningan,
Kuningan, 2025.
Remisi merupakan pengurangan masa pidana bagi warga binaan sebagai bentuk
penghargaan atas ketaatan mereka terhadap aturan dan perilaku baik. Fakta di
lapangan menunjukkan adanya hambatan, yaitu tidak meratanya pemberian remisi.
Tujuan penelitian untuk mengkaji pengaturan mengenai penerapan remisi bagi
warga binaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta menganalisis
efektivitas penerapan remisi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Kuningan. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan tahap
penelitian menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Hasil
penelitian menyatakan bahwa remisi diatur secara umum dalam Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Narapidana yang telah memenuhi
persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas hak khusus salah satunya
remisi. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang berasal dari warga binaan itu
sendiri, yaitu tidak terpenuhinya persyaratan remisi, seperti tidak mematuhi
peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan. Simpulan peraturan
pemberian remisi telah diatur secara komprehensif, tetapi ditemukan
ketidaksinkronan antar regulasi, terutama antara peraturan pelaksana dan undang
undang yang lebih tinggi. Ketidaksesuaian ini menyebabkan ketidakpastian hukum.
Penerapan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan belum
sepenuhnya efektif, terutama karena belum diterapkannya semua jenis remisi yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan serta masih adanya warga binaan yang
tidak memenuhi syarat substantif. Saran, pemerintah perlu melakukan harmonisasi
antar peraturan terkait remisi untuk menghindari tumpang tindih dan memberikan
kepastian hukum, serta meningkatkan sosialisasi agar implementasi remisi dapat
efektif dan sesuai ketentuan. Lembaga Pemasyarakatan perlu meningkatkan
program pembinaan agar banyak warga binaan memenuhi syarat remisi dan
mensosialisasikan mengenai remisi tambahan serta kemanusiaan yang belum
diterapkan.
ABSTRACT
Effectiveness of Implementation of Remission for Inmates at Class II A
Kuningan Penitentiary. By Rapina Nur Suci Amanda, NIM. 20211410083, Law
Department, Faculty of Law, University of Kuningan, Kuningan, 2025.
Remission is a reduction of the prison sentence granted to inmates as a form of
appreciation for their compliance with regulations and good behavior during their
imprisonment. However, in practice, there are obstacles, such as the unequal
distribution of remission among inmates. The purpose of this research is to
examine the regulations regarding the implementation of remission for inmates
based on the applicable laws and to analyze the effectiveness of remission
implementation for inmates at Class II A Correctional Facility in Kuningan. This
research employs an empirical juridical method, with the research stages involving
field studies and literature review. The results of the study indicate that remission
is generally regulated in Article 10 paragraph (1) of Law of the Republic of
Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections, which states that inmates
who have fulfilled certain requirements, without exception, are also entitled to
special rights, including remission. This is further detailed in the Regulation of the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022,
which outlines the administrative requirements for obtaining remission. In practice,
obstacles arise from the inmates themselves, particularly in cases where remission
requirements are not met, such as failure to comply with the regulations enforced
within the correctional facility. The conclusion the regulations on remission have
been comprehensively established, but inconsistencies have been found between the
implementing regulations and the higher laws. This misalignment leads to legal
uncertainty. The implementation of remission at the Class II A Correctional Facility
in Kuningan has not been fully effective, particularly due to the non-implementation
of all types of remission outlined in the regulations, as well as the presence of
inmates who do not meet the substantive requirements. The recommendation that
the government harmonize the regulations related to remission to avoid overlap
and provide legal certainty, as well as enhance socialization to ensure the effective
implementation of remission in accordance with the provisions. The Correctional
Facility should improve its rehabilitation programs to help more inmates meet the
remission requirements and raise awareness about the additional and
humanitarian remission types that have not yet been implemented
Keywords: Remission, inmates, Class II A Kuningan Penitentiary