Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Konten Pornografi (Studi di
Kabupaten Kuningan) Arda Pradana NIM 20211420078 Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Pornografi adalah segala bentuk gambar, cerita, suara, dan/atau tayangan yang
mengandung muatan pornografis yang dimaksudkan untuk merangsang nafsu
seksual. Secara lebih sederhana, pornografi diartikan sebagai materi atau konten
dalam bentuk apapun (gambar, cerita, suara, atau tayangan) yang dirancang untuk
merangsang atau memicu nafsu seksual seseorang. Rumusan masalahnya yaitu
bagaimana Pengaturan Penegakan hukum terhadap pelaku pembuat konten
Pornografi di Indonesia dan bagaimana Penegakan Hukum terhadap pembuat
konten Pornografi di Kabupaten Kuningan. Tujuan Untuk Mengetahui dan
Menganalisis Pengaturan dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuat Konten
Pornografi di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan Metode pendekatan
yuridis empiris dan teknik pengumpulan dengan data primer, data sekunder, data
tersier. Alat pengumpulan data menggunakan cara observasi dan wawancara. Hasil
Penelitian Pengaturan Penegakan hukum terhadap pelaku pembuat konten
pornografi di Indonesia telah diatur secara tegas melalui berbagai instrumen hukum,
terutama Pasal 45 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta
beberapa ketentuan dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Penegakan Hukum terhadap pembuat konten Pornogradi di kabupaten Kuningan
melalui proses aduan masyarakat hingga tahap persidangan. Terjadi 2 kasus
pornografi yang terjadi di Kabupaten Kuningan sudah proses persidanan regulasi
tersebut memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak
setiap orang yang membuat, menyebarluaskan, atau menyediakan konten yang
mengandung unsur pornografi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, video, maupun
media digital lainnya. Simpulan Pengaturan Penegakan hukum terhadap pelaku
pembuat konten pornografi di Indonesia diatur dalam pasal 45 Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penegakan Hukum terhadap pembuat
konten Pornografi di Kabupaten Kuningan di lakukan dengan adanya aduan
Masyarakat, Penyelidikan, Penyidikan, Penetapan tersangka, Pemeriksaan
tersangka, lalu pelimpahan kejaksaan tahap akhir Persidangan dan Putusan. Saran
dalam penelitian ini perlu adanya Pelatihan Khusus untuk penegak hukum dalam
menanganin Kasus tindak pidana cybercrime dan Penegakan hukum dapat
memberikan edukasi masyarakat, dan pengawasan terhadap penyebaran konten
pornografi di era digital yang terus berkembang.
Kata Kunci: Penegakan, Konten, Pornografi

Law Enforcement Against Pornographic Content Creators (Study in Kuningan
Regency) Arda Pradana NIM 20211420078 Law Study Program, Faculty of Law,
Kuningan University
Pornography is any form of images, stories, sounds, and/or impressions that
contain pornographic content intended to stimulate sexual appetite. In simpler
terms, pornography is defined as material or content in any form (images, stories,
sounds, or impressions) designed to stimulate or trigger a person's sexual appetite.
The formulation of the problem is how the law enforcement arrangements against
the perpetrators of pornography content makers in Indonesia and how the law
enforcement against pornography content makers in Kuningan Regency. The
purpose is to know and analyze the regulation and law enforcement against the
perpetrators of pornography content makers in Indonesia. This research method
uses an empirical juridical approach and collection techniques with primary data,
secondary data, tertiary data. Data collection tools use observation and interviews.
Results of Research Regulations Law enforcement against perpetrators of
pornographic content in Indonesia has been strictly regulated through various
legal instruments, especially Article 45 of Law Number 44 of 2008 concerning
Pornography as well as several provisions in the Criminal Code (KUHP). Law
enforcement against pornographic content creators in Kuningan Regency begins
with public complaints until the execution of the decision. There were 2 cases of
pornography that occurred in Kuningan Regency. The regulation provides a legal
basis for law enforcement officials to take action against anyone who creates,
disseminates, or provides content containing pornographic elements, whether in
the form of writing, images, videos, or other digital media. Conclusion The
regulation of law enforcement against the perpetrators of pornographic content in
Indonesia is regulated in Article 45 of Law Number 44 of 2008 concerning
Pornography. Law enforcement against pornography content creators in Kuningan
Regency is carried out by public complaints, investigations, investigations,
determining suspects, examining suspects, then transferring prosecutors to the final
stage of trial and decision. Suggestions in this study need special training for law
enforcement in handling cybercrime cases and law enforcement can provide public
education, and supervision of the spread of pornographic content in the ever-
growing digital era.
Keywords: Enforcement, Content, Pornography