Novum atau bukti baru merupakan salah satu dasar dalam pengajuan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Novum sebagai alat koreksi terhadap kekeliruan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, tidak semua novum diterima oleh Mahkamah Agung. Rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan novum sebagai dasar dalam upaya hukum luar biasa di Indonesia dan bagaimana implementasi pemanfaatan novum dalam upaya hukum luar biasa di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan novum dalam upaya hukum luar biasa dan untuk mengetahui implementasi pemanfaatan novum dalam upaya hukum luar biasa di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan menggali pemahaman dan praktik implementasi novum dalam proses Peninjauan Kembali melalui studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan novum sebagai dasar dalam upaya hukum luar biasa di Indonesia telah diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lalu Implementasi pemanfaatan novum dalam upaya hukum luar biasa di Indonesia dari 3 putusan yang dianalisis hanya satu yang dikabulkan sementara dua lainnya ditolak. Yang dikabulkan mengajukan novum berupa bukti surat, dan yang ditolak mengajukan novum satu saksi, fotocopy salinan putusan Pengadilan Tinggi,dan fotocopy salinan Mahkamah Agung yang dianggap tidak memenuhi syarat hukum. Simpulan, Pengaturan mengenai novum sebagai dasar dalam upaya hukum luar biasa di Indonesia diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Implementasi novum dalam pengajuan peninjauan kembali harus memenuhi dua kriteria yaitu baru dan menentukan untuk bisa diterima oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Saran yang diberikan adalah Mahkamah Agung harus tetap konsisten menerapkan pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam menilai novum. Diperlukan edukasi kepada masyarakar, agar pihak yang mengajukan peninjauan kembali dapat memahami kriteria novum, sehingga proses hukum berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kata Kunci : Novum , Implementasi, Upaya Hukum Luar Biasa
Novum or new evidence, is one of the legal grounds for submitting an extraordinary legal remedy, namely judicial review. Novum functions as a corrective tool for errors in court decisions that have obtained permanent legal force. However, not all novum submitted are accepted by the Supreme Court. This study addresses two main issues: how novum is regulated as a basis for extraordinary legal remedies in Indonesia, and how novum is implemented in practice in such legal remedies. The purposes of this research are to examine and analyze both the regulation and implementation of novum in the context of extraordinary legal remedies in Indonesia. The research method used is normative juridical with a qualitative approach, by analyzing statutory regulations and exploring the understanding and practical application of novum in judicial review processes through relevant case studies. The findings indicate that the regulation of novum is stipulated in Article 263 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). From three judicial decisions analyzed, only one application for judicial review was granted based on documentary evidence as novum, while the other two were rejected for submitting novum in the form of witness testimony and photocopies of previous court decisions, which did not meet legal criteria. The conclusion is that the regulation of novum as a basis for extraordinary legal remedies in Indonesia is clearly stated in Article 263 paragraph (2) of KUHAP. The implementation of novum in judicial review should fulfill two criteria: it should be new and decisive to be accepted by the Supreme Court. Therefore, it is recommended that the Supreme Court remain consistent in applying Article 263 paragraph (2) of KUHAP when assessing novum. Public education is also necessary to ensure that applicants understand the criteria for novum, so that the legal process proceeds in accordance with applicable laws.
Keywords : Novum, Implementation, Extraordinary Legal Remedy