Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program strategis nasional untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Permasalahan pertanahan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peta PBB yang tidak menjadi tolak ukur dalam pengukuran tanah, hingga kurangnya koordinasi antara para pihak dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kuningan, yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip kepastian hukum. Tujuan untuk menganalisis dan mengukur penerapan prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuningan. Rumusan Masalah, bagaimana pengaturan PTSL di Kabupaten Kuningan dan bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kuningan. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan dan perangkat desa dan warga di lima desa pelaksana PTSL. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa meskipun program PTSL telah memberikan akses yang lebih mudah dan murah terhadap legalisasi tanah, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian peta bidang tanah, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kasus tumpang tindih hak. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud. Simpulan dari penelitian ini prinsip kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Kemudian terdapat perbedaan prosedur pelaksanaan antara pengaturan dan di lapangan, kemudian terkait pelaksanaan PTSL di Kabupaten Kuningan Diperlukan perbaikan sistem, pengawasan ketat, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Saran yang diajukan adalah sosialisasi pengaturan PTSL serta peningkatan kapasitas dan pengawasan lembaga pelaksana.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kabupaten Kuningan.

Complete Systematic Land Registration is a national strategic program to realize guarantees of legal certainty of land rights. Land issues such as the lack of public knowledge of the United Nations map, which is not a benchmark for land measurement, to the lack of coordination between the parties in implementing the Complete Systematic Land Registration Program in Kuningan Regency, which shows that the application of the principle of legal certainty has not yet been optimal. The Purposes of this research are to analyze and measure application of the principle of legal certainty in implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Kuningan Regency. The formulation of the problem is how to regulate PTSL in Kuningan Regency and how to apply the principle of legal certainty in implementation of the Complete Systematic Land Registration Program in Kuningan Regency. The research methods uses empirical juridical with a qualitative approach, through literature studies, documentation, and interviews with the Kuningan Regency Land Office and village officials and citizens in five villages implementing PTSL. The result of the research points out that although the PTSL programme has provided easier and cheaper access to land legalization, its implementation still faces obstacles such as incompatibility of land parcel maps, weak inter-agency coordination, as well as cases of overlapping of rights. This shows that the principle of legal certainty has not yet been fully realized. The conclusion from this research is the principle of legal certainty has not been fully realized optimally. There are differences in implementation procedures between the arrangements and in the field, so regarding the implementation of PTSL in Kuningan Regency, system improvements, strict supervision and increasing public legal awareness are needed. The suggestions submitted are dissemination of PTSL arrangements and capacity-building and supervision of implementing agencies.
Keywords: Legal Certainty, Complete Systematic Land Registration, Kuningan Regency