Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan melalui perlakuan
secara fisik atau ancaman kekerasan. pada kenyataannya masih ditemukan
pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, termasuk keterlibatan dalam tindak
kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai bagian dari aparatur negara, aparatur sipil
negara wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan perilakunya.
Rumusan masalah bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pertanggungjawaban
hukum aparatur sipil negara sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga. Tujuan untuk mengetahui terkait pengaturan dan pelaksanaan
pertanggungjawaban hukum aparatur sipil negara sebagai pelaku tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan Teknik
pengumpulan dengan data primer, sekunder dan tersier, serta alat pengumpulan data
dengan cara observasi dan wawancara, analisis data dengan kualitatif. Hasil
penelitian pengaturan pertanggungjawaban hukum aparatur sipil negara sebagai
pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada pasal 5 Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga dan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
PNS. Pada pelaksanaannya faktor utama penyebab kasus kekerasan dalam rumah
tangga yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada 1 (satu) kasus di tahun 2022
di Kabupaten Kuningan dan 1 (satu) kasus pada tahun 2022 di Kabupaten Cirebon
hal tersebut terjadi karena masih kurangnya kesadaran hukum, adanya budaya
patriarki dan masih lemahnya pelaporan. Kesimpulan negara telah menyediakan
dasar hukum yang memadai untuk menindak aparatur sipil negara yang terlibat
dalam kekerasan dalam rumah tangga, baik dari sisi hukum pidana maupun
administratifnya. Kurangnya kesadaran hukum, adanya budaya patriarki dan masih
lemahnya pelaporan terhadap kasus tersebut mempengaruhi kasus tersebut masih
terjadi. Saran Pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan
sosialisasi dan pemahaman serta mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi
terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan aparatur sipil
negara tersebut.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, ASN, KDRT

Domestic violence can be committed through physical treatment or threats of
violence. In fact, there are still violations committed by state civil apparatus,
including involvement in domestic violence. As part of the state apparatus, the state
civil apparatus is obliged to take responsibility for every action and behavior. The
formulation of the problem is the regulation and implementation of the legal
responsibility of the state civil apparatus as a perpetrator of domestic violence. The
aim is to find out about the regulation and implementation of legal liability of the
state civil apparatus as perpetrators of criminal acts of domestic violence in
Kuningan Regency and Cirebon Regency. The research method uses an empirical
juridical approach and collection techniques with primary, secondary and tertiary
data, as well as data collection tools by means of observation and interviews,
qualitative data analysis. The results of the research regulating the legal liability of
state civil apparatus as perpetrators of criminal acts of domestic violence, namely
in article 5 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic
Violence and in article 8 of Government Regulation No. 94 of 2021 concerning Civil
Servant Discipline. In its implementation, the main factors causing cases of
domestic violence committed by the State Civil Apparatus in 1(one) case in 2022 in
Kuningan Regency and 1 (one) case in 2022 in Cirebon Regency occurred because
of a lack of legal awareness, a patriarchal culture and weak reporting. Conclusion
The state has provided an adequate legal basis to take action against state civil
apparatus involved in domestic violence, both in terms of criminal and
administrative law. The lack of legal awareness, the existence of a patriarchal
culture and the weak reporting of these cases affect these cases still occur.
Suggestions from this research are that the government and related agencies should
increase socialization and understanding and overcome the factors that influence
the occurrence of cases of domestic violence involving the state civil apparatus.
Keywords: Liability, State Civil Apparatus, Domestic Violence