Tindak pidana pungutan liar merupakan salah satu bentuk korupsi yang kerap
terjadi di berbagai sektor, termasuk di instansi pendidikan. Kepolisian sebagai
penegak hukum memiliki kewenangan untuk menindak laporan pungutan liar di
instansi pendidikan tersebut. Rumusan masalah bagaimana pengaturan penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dalam peraturan perundang -
undangan di indonesia dan pelaksanaan Kepolisian dalam penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar pada instansi pendidikan di Kabupaten
Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Tujuan untuk menganalisis pengaturan
serta pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar di instansi
pendidikan. Metode penelitian digunakan pendekatan yuridis empiris dan teknik
pengumpulan data primer, sekunder dan tesier, melalui observasi dan wawancara,
serta di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian pengaturan pungutan liar di
instansi pendidikan diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang - Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelaksanaan upaya penegakan
hukum oleh kepolisian berdasarkan aduan atau laporan dari masyarakat dan di
lanjutkan penyelidikan, di Kabupaten Kuningan sejumlah 1 (satu) laporan dan di
Kabupaten Majalengka sejumlah 1 (satu) laporan. Simpulan peraturan tindak
pidana pungutan liar dalam perundang - undangan di indonesia diatur dalam Pasal
368, Pasal 482 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Pasal 12 huruf e Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, larangan pungutan
liar di instansi pendidikan diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan liar dan Sumbangan Biaya
Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pasal 27 Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru Pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan
penegakan hukum kepolisian menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku di
indonesia. Saran pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar di
instansi pendidikan cukup baik karena pemerintah sudah memberikan hukuman
yang sangat berat bagi pelaku pungutan liar di instansi pendidikan. Diharapkan
aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan dan Kepolisian
Resor Kabupaten Majalengka dapat secara rutin melakukan penyuluhan perihal
pengaturan mengenai larangan pungutan liar di lingkungan pendidikan.
Kata Kunci: Kepolisian, Penegak Hukum, Tindak Pidana.

The crime of illegal levies is one of the corruptions that often occurs in various
sectors, including in education agencies. Police as law enforcement have the
authority to take action on such reports. The formulation of the problem is how
regulation of law enforcement against perpetrators of illegal levies in the
legislation in Indonesia and the implementation of the police in law enforcement
against the perpetrators of illegal levies crimes in educational agencies in
Kuningan and Majalengka district. The purpose of this research is to analyze the
regulation and implementation of law enforcement against perpetrators of illegal
levies in educational institutions. The research method uses empirical juridical
approaches and primary, secondary and tertiary data collection techniques,
through observation and interviews, as well as in qualitative analysis. The result of
the research on the regulation of illegal levies in educational institutions is provided
for in Article 12 letter e of Law No. 20 of 2001 on amendments to Law No. 31 of
1999 on the eradication of corruption offenses. Implementation of law enforcement
efforts by the police based on complaints or reports from the public and continuing
the investigation,1(one) report in Kuningan district and 1 (one) report in
Majalengka district. The conclusion of the Regulation is that the crime of illegal
levies in the legislation in Indonesia are listed in Article 368, Article 482 of the
Criminal Law Act and Article 12 letter e of Law No. 20 of 2001 on amendments to
Law No. 31 of 1999 on the eradication of corruption offenses, Article 11 of the
Regulation of the Minister of Education and Culture No. 44 of 2012 concerning
Levies. illegal and Contributions to Education Fees in Basic Education Units and
Article 27 of the Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021
concerning Acceptance of New Students in Kindergartens, Elementary Schools,
Junior High Schools, High Schools and Vocational High Schools. The
implementation of police law enforcement is carried out in accordance with
applicable regulations in Indonesia. The suggestion of law enforcement
arrangements against perpetrators of illegal levies in education agencies is good
enough because the government has already provided very severe penalties for the
perpetrators of illegal levies in education agencies. It is expected that law
enforcement officers, namely Kuningan Regency Resort Police and Majalengka
Regency Resort Police, will be able to regularly carry out consultations on
regulations regarding the prohibition of illegal levies in the educational
environment.
Keywords: Police, Law Enforcement, Criminal Offences.