Identifikasi dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pencurian melalui analisis sidik jari merupakan salah satu metode penting dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pelaksanaan identifikasi sidik jari oleh Kepolisian Republik Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat, yakni melalui Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Rumusan Masalahnya yaitu bagaimana pengaturan keabsahan alat bukti sidik jari dalam hukum pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan bagaimana implementasi keabsahan sidik jari dalam penyelidikan tindak pidana pencurian oleh Kepolisian Resor Kuningan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan keabsahan alat bukti sidik jari dalam hukum pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui implementasi keabsahan sidik jari dalam penyelidikan tindak pidana pencurian oleh Kepolisian Resor Kuningan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan mengunakan data premier dan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan data wawancara. Hasil Penelitian bahwa pengaturan mengenai keabsahan sidik jari sebagai bagian dari alat pembuktian telah diatur secara normatif dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta dipertegas melalui Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Manajemen tentang Penyidikan Tindak Pidana. Implementasi menunjukan bahwa Kepolisian Resor Kuningan telah mengimplementasikan penggunaan sidik jari dalam penyelidikan secara prosedural melalui kerja sama dengan Unit Identifikasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sie identifikasi Polres Kuningan, tercatat sebanyak 472 kasus pencurian yang ditangani dengan metode identifikasi sidik jari selama periode tahun 2020 hingga 2024. Simpulan dalam penulisan ini pertama isi peraturan keabsahan alat bukti sidik jari sudah menjadi hukum positif bagi penyelidikan tindak pidana pencurian oleh Kepolisian Resor Kuningan. Kedua, bahwa sidik jari terbukti absah sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian di Kabupaten Kuningan. Saran dalam penulisan ini yang pertama perlu kiranya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Daktiloskopi menjadi Undang-Undang Daktiloskopi. Kedua, Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi oleh Kepolisian, khususnya Sie identifikasi, mengenai pentingnya menjaga keutuhan tempat kejadian perkara guna mendukung tindak pidana pencurian.

Identification in the process of proving criminal cases of theft through fingerprint analysis is one of the important methods in investigations carried out by the police. The implementation of fingerprint identification by the Indonesian National Police has a strong legal basis, namely through Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. The formulation of the problem is how to regulate the validity of fingerprint evidence in criminal law based on the laws in force in Indonesia and how to implement the validity of fingerprints in the investigation of criminal acts of theft by the Kuningan Resort Police. The purpose of this study is to determine the regulation of the validity of fingerprint evidence in criminal law based on the laws in force in Indonesia and to determine the implementation of the validity of fingerprints in the investigation of criminal acts of theft by the Kuningan Resort Police. This research method uses empirical legal research using primary data and secondary data and data collection tools used interview data. Research Results that the regulation regarding the validity of fingerprints as part of the evidence has been regulated normatively in Article 15 paragraph (1) letter h of Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police, and is emphasized through Article 34 of the Regulation of the Head of the Republic of Indonesia National Police Number 6 of 2019 Management concerning Criminal Investigation. Implementation shows that the Kuningan Police have implemented the use of fingerprints in procedural investigations through collaboration with the Identification Unit. Based on data obtained from the Identification Unit of the Kuningan Police, there were 472 theft cases handled using the fingerprint identification method during the period 2020 to 2024. The conclusion in this writing is that the first content of the regulation on the validity of fingerprint evidence has become positive law for the investigation of criminal acts of theft by the Kuningan Police. Second, that fingerprints are proven valid as evidence in criminal acts of theft in Kuningan Regency. The suggestion in this writing is that the first is that it is necessary to accelerate the ratification of the Draft Law on Dactyloscopy into the Dactyloscopy Law. Second, it is necessary to increase public awareness through outreach by the Police, especially the Identification Division, regarding the importance of maintaining the integrity of the crime scene in order to support the crime of theft.