Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sistem hukum, sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam upaya pemberantasannya, pelapor atau whistleblower memegang peranan penting. Namun, keberanian pelapor sering terkendala oleh minimnya perlindungan hukum yang efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana efektivitas LPSK dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai LPSK menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan efektivitas LPSK dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan yang berlaku serta menganalisis data empiris di lapangan melalui wawancara serta dokumentasi dengan LPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LPSK telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasi perlindungan terhadap pelapor belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tersebarnya LPSK di berbagai daerah. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap pelapor oleh LPSK belum sepenuhnya optimal, faktor yang menghambat efektivitas LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor adalah tidak adanya LPSK di setiap daerah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan LPSK. Saran dalam penelitian ini yakni pemerintah perlu memperbaharui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan menambahkan ketentuan khusus bagi whistleblower dan memperjelas prosedur perlindungan. Selain itu, diperlukan pembentukan perwakilan LPSK di daerah dan sosialisasi intensif dan berkelanjutan kepada kepada masyarakat terkait hak-hak pelapor (whistleblower) dalam tindak pidana korupsi.
Kata kunci: LPSK, efektivitas, whistleblower, perlindungan hukum, tindak pidana korupsi.

Corruption is an extraordinary crime that undermines a country's legal, social, and economic systems. In efforts to combat it, whistleblowers play a crucial role. However, the courage of whistleblowers is often hindered by the lack of effective legal protection. The research problems in this study are how the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is regulated under Indonesian legislation and how effective LPSK is in protecting whistleblowers of corruption crimes. This study aims to examine the legal framework governing LPSK in Indonesia and evaluate its effectiveness in providing protection to whistleblowers of corruption crimes. The research adopts an empirical juridical approach, by analyzing applicable regulations and collecting empirical data from the field through interviews and documentation with LPSK. The findings indicate that although LPSK has a strong legal basis through Law No. 13 of 2006 in conjunction with Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, the implementation of protection for whistleblowers has not been optimal. This is due to the fact that the LPSK has not yet been established various regions. The conclusion of this study states that protection for whistleblowers by LPSK is not yet fully effective. Factors that hinder LPSK’s effectiveness include the absence of LPSK offices in every region and the lack of public understanding regarding the duties and authorities of LPSK. This study suggests that the government should revise Law No. 31 of 2014 by adding specific provisions for whistleblowers and clarifying protection procedures. Additionally, establishing regional LPSK offices and intensive and continuous socialization to the public regarding the rights of whistleblowers in corruption crimes.
Keywords: LPSK, effectiveness, whistleblower, legal protection, corruption crime.