Pratama, Rian Juliansyah (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG TERHADAP KREDITUR YANG TIDAK BERITIKAD BAIK (Studi Kasus Pengadilan Negeri Nomor 14/PDT.G/2023/PN.KNG). S1 / D3 thesis, Universitas Kuningan.

[thumbnail of ABSTRAK] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (251kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (294kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (197kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (285kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
BAB V.pdf

Download (119kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (225kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: https://rama.uniku.ac.id

Abstract

Penyaluran kredit harus dihadapi perbankan kredit yang macet atau bermasalah
maka aset yang dijadikan agunan atau Jaminan. Jika debitur gagal melunasi
kewajibannya, kreditur berhak melelang aset tersebut untuk menutupi sisa utang.
Proses lelang sering diwarnai oleh permasalahan yang kompleks, mulai dari aspek
administrasi hingga potensi sengketa hukum antara kreditur, debitur, dan pihak
ketiga. Rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum
bagi pemenang lelang terhadap kreditur yang tidak beritikad baik. Tujuann untuk
mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum Bagi pemenang lelang terhadap
kreditur yang tidak beritikad baik. Metode Penelitian ini menggunakan metode
yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yang melibatkan wawancara
analisis dengan data kualitatif Hasil penelitian bahwa pengaturan perlindungan
lelang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan
Dengan Tanah.,Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ,Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 213/Pmk.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang lelang masih saja pemenang
lelang yang seharusnya menikmati objek lelang masih belum tercapai karena masih
terhalang oleh gugatan yang di akibatkan kreditur yag tidak beritikad baik.
Simpulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
perlindungan bagi pemenang lelang di mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan
preventif dan represif. namun dalam praktiknya, masih menghadapi sejumlah
tantangan yaitu pemenang lelang kehilangan momentum dalam menguasai atau
memanfaatkan objek lelang Saran Perlu adanya ketentuan yang secara tegas
menjamin hak-hak pemenang lelang, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa
yang cepat dan perlindungan terhadap itikad baik pemenang lelang.
Kata kunci ; Perlindungan Hukum, Pemenang Lelang, Itikad tidak baik.

The distribution of credit often requires banks to deal with non-performing or
problematic loans, where the assets used as collateral or guarantees are subject to
auction. If the debtor fails to fulfill their obligations, the creditor has the right to
auction the asset to cover the remaining debt. The auction process is frequently
marked by complex problems, ranging from administrative issues to potential legal
disputes between creditors, debtors, and third parties.Problem Formulation is how
are the legal arrangements and protections provided for auction winners against
creditors who act in bad faith? Objective of this research is to understand the
regulatory framework and legal protection afforded to auction winners in cases
where creditors act in bad faith. Research Method This study uses an empirical
juridical method with a descriptive-analytical approach, involving interviews and
qualitative data analysis. Research Findings Legal protection regarding auctions
is regulated under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the
Indonesian Civil Code, Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on
Land and Objects Related to Land, Law Number 10 of 1998 concerning Banking,
and the Regulation of the Minister of Finance Number 213/Pmk.06/2020
concerning Auction Implementation Guidelines. Although regulations concerning
auctions exist, auction winners often cannot enjoy the benefits of the auctioned
object due to lawsuits filed by creditors acting in bad faith. Conclusion of this
research is that according to existing legal provisions, protection for auction
winners is categorized into two forms i.e. preventive protection and repressive
protection. However, in practice, auction winners continue to face challenges,
particularly in acquiring and utilizing the auctioned object, often losing momentum
due to legal obstacles. Conclusion There is a need for explicit provisions that
guarantee the rights of auction winners, including swift dispute resolution
mechanisms and legal protection for auction winners acting in good faith.
Keywords: Legal Protection, Auction Winner, Bad Faith.

Item Type: Thesis (S1 / D3)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Pemenang Lelang, Itikad tidak baik. Legal Protection, Auction Winner, Bad Faith.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: S.H Rian Juliansyah Pratama
Date Deposited: 03 Jul 2025 03:20
Last Modified: 24 Sep 2025 06:17
URI: https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/2834

Actions (login required)

View Item
View Item