Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. terutama dalam hak mendapatakan bantuan hukum bagi orang atau sekelompok orang miskin. Rumusan masalah bagaimana pengaturan dan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan dan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri Kuningan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon Kelas I B . Metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dengan data primer, sekunder dan tersier, alat pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, serta analisis data dengan kualitatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini Pengaturan Implementasi Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Tatacara Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Perkara Litigasi di Pengadilan Negeri masih belum optimal karna adanya penurunan jumlah perkara yang ditangani oleh kedua pengadilan tersebut selama empat tahun terakhir (2020-2024). Hal itu disebabkan karna faktor legal structure dan legal culture. Kesimpulan dalam penelitian ini implementasi bantuan hukum sudah baik dalam segi peraturannya, akan tetapi dalam praktiknya masih belum optimal hal itu disebabkan oleh faktor legal structure dan legal culture. Saran dalam penelitian ini yaitu memperkuat kedua aspek tersebut melalui pembuatan peraturan daerah yang mengatur khusus terkait teknis bantuan hukum. sosialisasi tentang peraturan bantuan hukum dan keberadaan pos bantuan hukum, peningkatan alokasi anggaran bantuan hukum, melakukan peningkatan jumlah petugas, peningkatan fasilitas penunjang bantuan hukum. Dengan meningkatkan kedua aspek tersebut diharapkan implementasi bantuan hukum dapat berjalan optimal.
Kata kunci : Implementasi, Bantuan Hukum, Litigasi
Indonesia is a state of law that has an obligation to protect and to recognise the human rights of each individual or citizen, especially in the right to legal aid for a person or group of poor people. The formulation of the problems of this research are: how the regulation and implementation of the provision of legal aid to litigation cases in the District Court Kuningan Class II B and District Court Cirebon City Class I B. The purposes of this research are to determine and to analyse the arrangement and implementation of the provision of legal aid to litigation cases in the District Court Kuningan Class II B and District Court Cirebon City Class I B. This research method uses an empirical juridical approach, data collection techniques with primary, secondary and tertiary data, data collection tools by means of observation and interviews, and qualitative data analysis. The results of this research are that Regulations on the Implementation of Legal Aid are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 concerning Guidelines and Procedures for Providing Legal Services for the Poor in Court. The implementation of the provision of legal aid for litigation cases in the District Court is still not optimal due to the decrease in the number of cases handled by the two courts over the past four years (2020-2024). This is due to legal structure and legal culture factors. The conclusion in this study is that the implementation of legal aid is good in terms of its regulation, but in practice it is still not optimal due to legal structure and legal culture factors. Suggestions in this study are to strengthen the legal structure and legal culture aspects through creation of regional regulations that specifically regulate the technicalities of legal aid, socialisation of legal aid regulations and the existence of legal aid posts, increasing the capacity of legal aid providers, increasing legal aid budget allocations, and increasing legal aid support facilities. By improving these aspects, it is hoped that the implementation of legal aid can run optimally.
Keywords: Implementation, Legal Aid, Litigation