Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Kuningan menjadi salah satu tindak pidana yang memiliki persentase kasus cukup tinggi. Ayah tiri turut menjadi pelaku pencabulan terhadap anak. Rumusan masalah penelitian ini terkait Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban hukum ayah tiri sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia serta penerapan pertanggungjawaban hukum ayah tiri sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian untuk menambah wawasan mengenai pengaturan mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum yang harus dilaksanakan oleh ayah tiri sebagai pelaku tindak pencabulan terhadap anak di Indonesia. Metode Pendekatan yakni Yuridis Empiris dengan data primer dari hasil observasi dan wawancara, data sekunder berupa kepustakaan serta data tersier berupa kamus hukum. Hasil dan pembahasan bahwa substansi pertanggungjawaban hukum ayah tiri telah tercantum pada Undang-Undang perlindungan anak dengan penambahan 1/3 dari vonis maksimal dengan kedudukan yang sama antara ayah tiri, ayah kandung, ayah angkat, wali dan subjek lainnya dalam pasal 82 ayat (2). Hukuman yang berlaku pada pasal 82 ayat (1) yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000(lima miliar rupiah). Penerapan pertanggungjawaban disesuaikan dengan vonis yang ditetapkan hakim Berdasarkan putusan Nomor 40/Pid.sus/2024/PN.Kng pidana penjara 9 (Sembilan) Tahun 6 (Enam) Bulan denda 1 (Satu) Milyar subsidair 6 (enam) bulan Kurungan tanpa alasan pembenar dan pemaaf sehingga harus dilaksanakan sepenuhnya. Simpulan penelitian dalam regulasi, diatur secara detail sanksi pidana dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual sehingga substansi telah memenuhi seluruh aspek perlindungan tetapi hambatannya terdapat budaya masyarakat yang sulit kooperatif dalam melapor. Saran penelitian perlu optimalisasi penegakan peraturan perundang-undangan serta sanksi pidana dari pengaturan perlindungan anak, penguatan aparat penegak hukum terutama dalam memberikan edukasi pada masyarakat serta menjunjung tinggi kerahasiaan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Ayah Tiri, Tindak Pidana Pencabulan

Sexual Violence Crime in Kuningan Regency is one of the crimes that has a high percentage of cases. Stepfather also becomes the perpetrator of child molestation. The formulation of this research problems are: how the regulation of legal liability of stepfathers as perpetrators of criminal acts of child abuse in Indonesia and the application of legal liability of stepfathers as perpetrators of criminal acts of child abuse in Kuningan Regency. The purposes of the study are to add insight into the regulation of knowing and to analyze the regulation of criminal acts of child abuse committed by stepfathers and to find out the legal responsibility that must be carried out by stepfathers as perpetrators of child abuse in Indonesia. The method of approach is juridical empirical with primary data from observations and interviews, secondary data in the form of literature and tertiary data in the form of legal dictionaries. The results and discussion that the substance of legal responsibility of stepfathers has been listed in the Child Protection Law with the addition of 1/3 of the maximum sentence with the same position between stepfathers, biological fathers, adoptive fathers, guardians and other subjects in article 82 paragraph (2). The applicable punishment in article 82 paragraph (1) is imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp5,000,000,000 (five billion rupiah). The application of responsibility is adjusted to the verdict set by the judge based on Decision Number 40/Pid.sus/2024/PN.Kng imprisonment of 9 (nine) years and 6 (six) months fine of 1 (one) billion in addition to 6 (six) months confinement without justification and excuse so that it must be fully implemented. The conclusion of the research is that the regulation regulates in detail the criminal sanctions in handling criminal acts of sexual violence so that the substance has fulfilled all aspects of protection but the obstacle is the culture of a society that is difficult to cooperate in reporting. Research suggestions need to optimize the enforcement of laws and regulations and criminal sanctions from child protection arrangements, strengthening law enforcement officials, especially in providing education to the public and upholding confidentiality.
Keywords: Liability, Stepfather, Crime of Sexual Abuse