Cuti bersyarat merupakan hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala prosedural yang menyebabkan keterlambatan atau penundaan pemberian hak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan tentang pemberian cuti bersyarat bagi narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui pemberian cuti bersyarat bagi narpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kuningan. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan cuti bersyarat telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, namun demikian, terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Permenkumham dan Undang-Undang, khususnya mengenai kewajiban pelunasan denda bagi narapidana korupsi yang tidak disyaratkan dalam undang-undang, tetapi diatur dalam Permenkumham. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan regulasi. Pemberian cuti bersyarat di Lapas Kelas II A Kuningan menunjukkan bahwa proses telah berjalan sesuai regulasi dengan dukungan berbagai pihak, namun masih dihadapkan pada tantangan berupa stigma negatif terhadap narapidana. Simpulan, pengaturan cuti bersyarat narapidana di Indonesia telah diatur mulai dari konstitusi hingga regulasi teknis, namun terdapat pertentangan norma, khususnya terkait syarat bagi narapidana korupsi. Pemberian cuti bersyarat di Lapas Kelas II A Kuningan menunjukkan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti penolakan dari masyarakat, serta stigma masyarakat yang buruk terhadap narapidana. Saran pemerintah diharapkan merevisi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta memperkuat kerja sama dengan Lapas dan Bapas dalam membeikan sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung proses reintegrasi sosial narapidana secara adil dan efektif.

Conditional leave is the right of prisoners as stipulated in Law Number 22 of 2022, but its implementation still faces various procedural obstacles that cause delays or delays in granting this right. The purpose of this study is to determine and examine the arrangements for granting conditional leave for prisoners based on statutory regulations and to determine the granting of conditional leave for prisoners at the Kuningan Class II A Correctional Institution. The research method used is empirical juridical, through literature study and field study. The results showed that the regulation of conditional leave has been stated in the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999, Law Number 22 of 2022, Government Regulation Number 31 of 1999 and Permenkumham Number 7 of 2022. However, there are contradictions between the provisions in the Permenkumham and the Law, especially regarding the obligation to pay fines for corruption convicts which is not required by law, but is regulated in the Permenkumham. This creates regulatory disharmony. The granting of conditional leave at Class II A Kuningan Correctional Facility shows that the process has run according to regulations with the support of various parties, but is still faced with challenges in the form of negative stigma towards prisoners. Conclusion The regulation of conditional leave for prisoners in Indonesia has been .regulated from the constitution to technical regulations, but there are conflicting norms, especially regarding the requirements for corruption convicts. The granting of conditional leave at Class II A Kuningan Correctional Facility shows that there are still obstacles in its implementation, such as rejection from the community, as well as a bad public stigma against prisoners. Government suggestions are expected to revise Permenkumham Number 7 of 2022 to be in accordance with Law Number 22 of 2022 and strengthen cooperation with Correctional Institutions and Bapas in providing socialization to the community in order to support the process of social reintegration of prisoners fairly and effectively